Kementan : Penjelasan Pemerintah Aceh Soal Bantuan Pemulihan Pertanian Sudah Sejalan dengan Data Kami

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengenai mekanisme dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di Aceh sudah tepat dan sesuai dengan data yang dimiliki Kementan. Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, yang menyebut kesamaan data tersebut menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh.

"Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Arief menjelaskan bahwa total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan. Sisanya sebesar Rp1,2 triliun dikelola melalui satker pusat dan balai di bawah Kementan, berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang langsung disalurkan sebagai manfaat kepada petani di Aceh.

Arief menyampaikan bahwa pelaksanaan program dari dana Rp530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah semestinya sudah rampung bulan Juni lalu. Namun, hingga kini baru terealisasi 48%. Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun juga perlu percepatan. Keterlambatan ini disebabkan lambatnya usulan penetapan CPCL (calon petani calon lokasi) dari pemerintah daerah. Tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan. Perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasinya agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana.

"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," katanya.

Arief melanjutkan semua program pemerintah pusat ini adalah untuk masyarakat Aceh, dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya, mengingat waktu tersisa 2026 tinggal 4 bulan. Apabila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh.

"Anggaran tersisa masih sekitar Rp1,1 triliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25% dan kita harus bersama segera selesaikan," tambahnya.

Selain program pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja sudah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya pada masyarakat Aceh. Seluruh dana tersebut sudah tersalur sebagai dana bantuan di awal-awal bencana.

Arief turut mengenang momen kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026. Pertemuan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan persahabatan, di mana Gubernur menyampaikan langsung apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemulihan pascabencana sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.

Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh," ujar Arief.

Arief menegaskan komitmen Kementan untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Aceh.

Sebelumnya, dalam video yang diunggah lewat akun TikTok Amran Sulaiman pada Rabu (5/8/2026), Menteri Pertanian itu mempertanyakan bantuan penanganan bencana yang sudah dikirim ke Aceh tapi terlambat dicairkan. Dia menanyakan masalah itu saat bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Menurut Amran, Kementerian Pertanian sudah mengirimkan uang Rp 1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana dan Aceh mendapatkan porsi paling besar. Dia mengaku sudah mempercepat anggaran namun ketika turun ke lapangan belum dikerjakan penanganannya.

Video tersebut sontak menuai ragam respon dan komentar dari netizen Aceh, terutama para korban bencana. Oleh sebab itu, sehari selanjutnya pada Kamis (6/8) Juru Bicara Pemerintah Aceh meberikan klarifikasi kepada awak media lewat pers rilis.

Menurut Nurlis, substansi yang disampaikan Amran mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar. Namun mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Nurlis menjelaskan dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun dari Kementan.

Dia merincikan, dari alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun, Rp 515 miliar berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehab sawah sekitar 40.000 hektare melalui dana TP (Tugas Pembantuan). Berdasarkan informasi diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp 2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.[]

Sumber : CNBC INDONESIA