Kebijakan Asal Ucap, APBN Jadi Bancakan Kepentingan

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Pasca pencopotan Menteri Keuangan Purbaya, rupanya ada yang tersenyum puas. Pasalnya, Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran BGN untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 17 September lalu.

Dari total anggaran tersebut, Rp232,8 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dipegang Deputi Penyediaan dan Penyaluran, sementara Rp7,3 triliun digunakan untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran itu, menurut Kepala BGN Sudaryonoi akan digunakan untuk mendukung program MBG dengan target 72.464.886 penerima manfaat pada 2027. Jumlah itu mencakup anak sekolah sebanyak 60.599.777 penerima serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan efisiensi sekitar Rp30 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp270,82 triliun (kaltara.iinfo, 22-9-2026).

Begitu mudahnya sebuah program mendapatkan dana tambahan, entah berhubungan tidak dengan pencopotan Menteri Keuangan Purbaya, namun kentara sekali begitu “Koboi” keuangan itu hengkang, berbagai pembiayaan langsung disepakati. Padahal program MBG sudah banyak memakan korban, maunya bergizi malah mal nutrisi karena keracunan. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung APBN kita.

Sebelumnya terbit rencana pemerintah membuatkan rekening massal untuk 200 juta warga, terutama yang baru berumur 17 tahun, dengan saldo awal Rp50 ribu di BRI dan BSI. Total anggaran yang disiapkan Rp11 triliun (cnnindonesia, 7-9-2026), tujuannya untuk penyaluran bansos secara lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus untuk peningkatan inklusi keuangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rekening itu dilarang keras untuk disalahgunakan menjadi rekening judi online. Jika ketahuan maka akan langsung ditangkap (kompas, 9-9-2026). Bisakah kebijakan ini sesuai target? Setiap kebijakan yang keluar dari pidato presiden memunculkan persepsi simsalabim pesulap. Tanpa perencanaan matang, tanpa uji materi dan lain sebagainya, meluncur begitu saja. Seperti kebijakan menggratiskan biaya pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjelaskan anggaran yang dibutuhkan Rp93.7 triliun. Puan Maharani, ketua DPR pun turut bersuara, akan dikaji lebih lanjut karena kebutuhan itu berpotensi membebani APBN.

Bukan tidak mungkin kebijakan terbaru ini akan bernasib sama dengan kebijakan sebelumnya, mangkrak, banyak makan korban hingga menambah berat APBN. Terkait, setiap warga yang berusia 17 tahun akan dibukakan rekening tabungan dan berisi saldo Rp50.000, Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai ini kebijakan yang tidak mendesak di tengah kondisi fiskal yang sulit. Jika targetnya penyaluran bansos secara lebih efisien dan tepat sasaran, solusinya adalah perbaikan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Terlebih dengan dipilihnya BRI dan BSI, sebenarnya, pemerintah mau menyubsidi siapa? Masyarakat atau kedua bank Himbara ini? Karena tindakan pemerintah ini justru memunculkan dugaan adanya upaya mengurangi tekanan likuiditas bank Himbara karena kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dugaan hubungan dengan Danantara (BBC, 11-9-2026).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai program rekening otomatis hanya memperbaiki saluran pembayaran, tidak serta-merta memperbaiki masalah ketepatan sasaran penerima bantuan (CNN Indonesia,10-9-2026).

Kapitalisme Fokus Pada Kepentingan Siapa, Jelas Bukan Rakyat

Pertanyaan besar, rekening massal ini untuk kepentingan siapa? Jelas tidak untuk rakyat karena uang Rp50 ribu tidak berdampak signifikan bagi ekonomi rakyat. Bansos pun penyalurannya sudah melalui bank. Kebijakan ini nampak nyata sangat terburu-buru, tanpa pertimbangan matang dan dasar pemikiran yang kuat, bahkan ironisnya, tidak berorientasi pada kepentingan rakyat apalagi, dana APBN nyata disedot untuk sektor nonriil yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Kapitalisme dan demokrasi adalah sistem yang memberi ruang bagi penggunaan APBN secara serampangan, asalkan disetujui oleh pilar-pilar politik mereka seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan seperti biasa tanpa pengawasan yang kuat, inilah alasannya mengapa korupsi uang negara tak pernah berhenti, karena kebijakan dan sistemnya membuka peluang secara nyata.

Sebaliknya, banyak pos yang terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat justru kekurangan dana, seperti penanganan bencana, gaji layak untuk guru honorer, pemerataan infrastruktur kesehatan, dan lain-lain. Bahkan yang terbaru nasib para manager KopDes Merah Putih yang pelatihannya sudah menghabiskan Rp1,06 triliun masih terkatung-katung hingga hari ini, mereka masih menganggur karena banyak yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnua karena berharap di KopDes lebih baik. Ini menegaskan negara dalam kapitalisme tidak menjalankan fungsi riayah.

Satu lagi yang sangat krusial, program pembuatan rekening massal adalah hasil ratifikasi pemerintah terhadap rekomendasi global seperti World Bank, World Economy Forum ( WEF) dan G20, yaitu keuangan Inklusif, memperluas akses layanan keuangan digital dan perbankan bagi UMKM serta masyarakat kelas menengah-bawah agar standar hidup meningkat. Lebih lanjut, demi terciptanya Inklusi keuangan versi kapitalisme global. Yaitu terkoneksinya secara global semua rakyat dengan lembaga layanan keuangan formal baik perbankan maupun fintech. Inklusi keuangan ini adalah target kapitalisme global untuk meraih target akumulasi modal.

Sudah Saatnya Kembali Kepada Syari’at Islam

Bagaimana mungkin negara dengan penduduk terbesar muslim justru meratifikasi kebijakan global yang notabene kafir? Mereka bebas mendikte nasib kita, sehingga dominasi mereka semakin kuat mencengkeram negeri ini. Semua karena kita tak punya negara maupun kepala negara yang bersifat raa’in ( pelayan). Padahal sudah seharusnya, setiap kebijakan negara dibuat berasaskan akidah Islam, bersumber dari syariat, dan melalui proses ijtihad syar’i untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat.

Bukan kebijakan asal bapak senang, rakyat senang tapi mentah secara struktural, dalam sistem Islam, segala keperluan negara dijamin oleh baitulmal, dimana pos pendapatan dan pengeluarannya, setiap sen uangnya, sudah jelas peruntukannya berdasarkan syariat. Pos pemasukan maupun pengeluaran sudah ditentukan. Anggaran tidak boleh digunakan secara serampangan.

Mahkamah Mazalim dan Majelis Umat adalah dua lembaga yang akan melakukan praktik pengawasan tata kelola keuangan di baitulmal dilakukan secara ketat, sehingga para penguasa tidak bisa sesuka hati menggunakan anggaran. Meski pos pendapatan Baitulmal bukan dari pajak dan utang, namun semua dilandasi keyakinan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas pengaturan di dunia ini. Allah swt. berfirman yang artinya, “Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil” (TQS an-Nisa: 58).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “Pada dasarnya, amanah adalah taklif (syariah Islam) yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut maka ia akan memperoleh siksa.” (Ibnu Katsir, Tafsîr Ibnu Katsîr, III/522). Sudah saatnya kita kembali kepada pengaturan syariat, agar hidup lebih berkah. Wallahualam bissawab.[]