Bocoran Surat Mualem ke Prabowo : Minta Bagi Hasil Migas Andaman Ditinjau Ulang hingga Alokasi Khusus untuk Aceh
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menjemput kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di bandara dalam sebuah momen kunjungan presiden ke lokasi bencana di Aceh.
BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kembali skema bagi hasil migas Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman yang saat ini sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak bagi pemerintah. Selain itu, Mualem juga mengusulkan alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh. Kedua poin tersebut menjadi bagian dari empat usulan utama yang disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden.
Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan surat tersebut telah dilayangkan sejak pekan lalu. "Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6 Juli 2026).
Nurlis menjelaskan, Gubernur Mualem menyurati Presiden Prabowo sebagai respons terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman.
Menteri Bahlil melalui surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tanggal 9 Maret 2026 kepada SKK Migas menyetujui PoD I dengan pengolahan gas mentah menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.
Karena itu, Gubernur Mualem menginstruksikan timnya mempelajari PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun kemudian menggelar rapat membahas PoD I Blok Andaman pada Kamis (25 Juni 2026).
Rapat tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas masa depan pengelolaan sumber daya energi Aceh.
"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," kata Nurlis.
Nurlis menyebut terdapat empat poin utama dalam surat Gubernur Mualem. Pertama, Pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil (split) yang hanya 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak bagi pemerintah dalam PoD I masih perlu ditinjau ulang. "Dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh," kata Nurlis.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat (onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL dan merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Prabowo-Gibran.
Ketiga, Gubernur Mualem berharap Presiden Prabowo bersedia mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman.
Keempat, Gubernur Mualem meminta adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh.
Nurlis memaparkan kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Sisanya dinilai membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk ini dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.
"Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi," jelasnya. []
