Wagub Dek Fadh : Jangan Bawa Kepentingan Pribadi dan Kelompok dalam Pemerintahan
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tidak membawa kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menegaskan, seluruh aparatur harus menempatkan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh sebagai prioritas utama.
Pesan itu disampaikan Dek Fadh saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu (26/8), didampingi Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik ST, M.Si.
Menurut Dek Fadh, pemerintahan harus bekerja dengan orientasi yang jelas, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Karena itu, kepentingan pribadi dan kelompok tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Ia juga meminta setiap SKPA tidak menutup-nutupi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Kendala yang dihadapi harus segera disampaikan sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Dek Fadh.
Ia menekankan, keterbukaan bukan hanya soal menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi antarlembaga pemerintahan.
“Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh. Kepentingan pribadi maupun kelompok harus dikesampingkan,” ujarnya.
Khusus SKPA yang menangani kebencanaan, Dek Fadh meminta informasi mengenai penanganan bencana disampaikan secara aktif kepada media. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perkembangan penanganan bencana.
“Kalau ada kendala, sampaikan. Jangan disimpan sendiri. Kita cari solusi bersama,” katanya.
Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi untuk mempercepat realisasi pembangunan Aceh pada 2026.
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dipacu bersama. Karena itu, komunikasi intensif antarpimpinan SKPA diperlukan agar berbagai program dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan,” ujar Taufik.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta jajaran SKPA terkait.[]
