Rakornis Dishub se-Aceh Bahas Pemanfaatan AI sebagai Alat Bantu Transformasi Transportasi
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang baru bagi sektor perhubungan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, pengolahan data dan pelayanan publik. Namun, teknologi tersebut tetap ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia dalam menentukan kebijakan.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rakornis Dinas Perhubungan se-Aceh yang diikuti para Kadishub kabupaten/kota se-Aceh serta pejabat struktural Dishub Aceh, di Aula Multimoda, Selasa, 15/09/2026.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan perkembangan teknologi, termasuk AI, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan di sektor perhubungan.
Menurut Faisal, penerapan teknologi tersebut antara lain dapat membantu manajemen lalu lintas, analisis data keselamatan jalan, pemetaan titik rawan kecelakaan, optimalisasi pelayanan hingga pekerjaan administratif.
"Kebutuhan terhadap pengolahan data yang lebih baik dinilai semakin penting melihat kompleksitas persoalan transportasi di Aceh," kata Faisal.
Faisal juga memaparkan, jumlah kecelakaan jalan raya di Aceh. Di mana ada 3.068 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang 2025, dengan 604 korban meninggal dunia, 366 luka berat dan 4.460 luka ringan. Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif yaitu 18-40 tahun. Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah.
Pada 2026, kendaraan bermotor terdaftar di Aceh mencapai 3,02 juta unit, meningkat sekitar 709 ribu unit atau 31 persen sejak 2020. Sementara panjang jalan pada 2025 tercatat 23.874 kilometer, dengan penambahan hanya 242 kilometer atau sekitar 1,02 persen dalam enam tahun.
Faisal juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor perhubungan, antara lain angkutan tanpa kelengkapan perizinan serta penerapan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih jauh dari harapan.
Dari sisi keselamatan, masih terdapat persoalan minimnya penerangan dan rambu, jalan berlubang hingga hewan ternak yang masuk ke jalan raya dan jalan tol.
Persoalan konektivitas akibat bencana juga menjadi perhatian. Putusnya jalan dan terganggunya jalur distribusi dapat berdampak langsung terhadap pergerakan masyarakat maupun arus logistik. Karena itu, pembangunan transportasi ke depan perlu memperhitungkan ketangguhan infrastruktur terhadap berbagai risiko.
Faisal menambahkan, transformasi kebijakan perhubungan harus dibangun melalui tiga pendekatan, yakni inovatif, adaptif dan responsif.
Inovatif berarti mulai meninggalkan pola kerja konvensional menuju pengambilan keputusan berbasis data. Adaptif berarti menyiapkan regulasi dan sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan responsif berarti memastikan seluruh inovasi bermuara pada pelayanan publik yang lebih aman, nyaman dan cepat.
“Sudah saatnya kita melakukan transformasi kebijakan transportasi berbasis teknologi cerdas guna mewujudkan tata kelola yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik,” kata Faisal.
Faisal berharap Rakornis itu tidak hanya menjadi forum koordinasi rutin, tetapi menghasilkan cara pandang dan langkah baru dalam menghadapi persoalan transportasi Aceh. Terlebih, tantangan konektivitas Aceh mencakup wilayah daratan, kepulauan hingga daerah terpencil yang membutuhkan sinergi antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.[]
