Pemerintah Aceh Komitmen Buka Data, BPK RI Mulai Periksa Kinerja Dua Sektor

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan ketahanan energi.

Komitmen tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., saat mengikuti entry meeting bersama tim BPK RI terkait pemeriksaan pendahuluan kinerja di Pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya di wilayah Aceh, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Taufik didampingi Kepala Inspektorat Aceh, Abdullah, Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si., Asisten II Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT., MT., Asisten III Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si., serta jajaran SKPA terkait.

Sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait juga turut hadir.

Taufik memastikan Pemerintah Aceh akan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga meminta SKPA terkait untuk membangun koordinasi dan memberikan dukungan kepada tim pemeriksa BPK RI.

“Pemerintah Aceh memberikan support terhadap pemeriksaan ini. Tim kami akan menyiapkan apa yang diperlukan. Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan, wawasan, dan saran untuk perbaikan kinerja Pemerintah Aceh ke depan,” ujar Taufik.

Pemeriksaan BPK RI tersebut mencakup dua agenda utama. Pertama, pemeriksaan pendahuluan kinerja mengenai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pemenuhan layanan pendidikan Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

Kedua, pemeriksaan pendahuluan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional Tahun Anggaran 2025 hingga Semester I Tahun Anggaran 2026.

Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI, Muhammad Husni, menjelaskan pemeriksaan tersebut bertujuan menilai efektivitas program kerja pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan serta dukungan terhadap ketahanan energi.

Aspek ketahanan energi yang menjadi perhatian antara lain pengembangan energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi.

BPK RI berharap dukungan Pemerintah Aceh dan SKPA terkait dapat memperlancar proses pemeriksaan serta menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. []