PB RTA Desak Komnas HAM Investigasi Penembakan Warga di Pidie, Minta Kepastian Hukum Bendera Aceh
Wakil Ketua Umum PB RTA, Tgk Muhammad Zulfa
Pengurus Besar Rabithah Thaliban Aceh (PB RTA) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan penyelidikan independen terhadap kasus penembakan yang menewaskan seorang warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Penembakan tersebut terjadi di tengah ketegangan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipicu pengibaran Bendera Bintang Bulan, Rabu (4/11/2026). Selain satu warga meninggal dunia yang diduga terkena peluru, sejumlah warga lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Umum PB RTA, Tgk Muhammad Zulfa, meminta Komnas HAM turun langsung ke lokasi untuk mengungkap fakta kejadian secara objektif dan menyeluruh.
Ia menilai investigasi harus mencakup kronologi peristiwa, penggunaan senjata dan jenis amunisi, pihak yang melakukan penembakan, hingga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
"Hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas," kata Tgk Muhammad Zulfa, Jumat (6/11/2026).
Selain menuntut pengusutan kasus penembakan, PB RTA juga meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait Bendera Aceh.
Zulfa menyebutkan, Pasal 246 dan 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan landasan hukum bagi Aceh untuk menetapkan bendera dan lambang daerah sebagai representasi kekhususan Aceh.
Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun, implementasinya menghadapi polemik setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam qanun tersebut.
"PB RTA mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera memberikan kepastian hukum atas persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan dialog yang konkret, dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA," ujarnya.
PB RTA berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap kedua persoalan tersebut. Perlindungan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlanjutan perdamaian Aceh dinilai harus menjadi prioritas dalam penyelesaian berbagai persoalan di Aceh.[]
