Mualem Minta Pusat Segera Tuntaskan Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Status Blang Padang
JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan penyelesaian polemik Bendera Aceh.
Desakan itu disampaikan Mualem dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Mualem meminta pemerintah tidak membiarkan ketiga persoalan tersebut berlarut-larut.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” kata Mualem.
Rapat yang berlangsung di Ruang Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman. Turut hadir Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah pejabat lainnya.
Merespons permintaan tersebut, Dudung menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal penyelesaian ketiga persoalan itu.
Terkait Lapangan Blang Padang, ia menegaskan pemerintah akan memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Sementara mengenai Dana Otsus, pemerintah menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutannya sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” ujar Dudung.
Adapun persoalan Bendera Aceh akan dibahas melalui dialog konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan. Dudung mengakui penyelesaiannya membutuhkan waktu, tetapi pemerintah akan mendorong agar persoalan tersebut dapat dituntaskan.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” katanya.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk membahas pelaksanaan kekhususan Aceh, terutama tiga isu yang hingga kini membutuhkan kepastian penyelesaian.
Turut hadir Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj Sekda Aceh Taufik, Panitera Mahkamah Syariah Aceh Saiful Alamsyah, Kepala BPN Aceh Arinaldi, serta sejumlah pejabat terkait.[]
