Instruksi Mualem kepada Distanbun, Sawah Rusak Berat Pascabencana Harus Segera Ditangani
BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mempercepat penanganan sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi yang hingga kini belum tertangani.
Instruksi tersebut disampaikan Mualem kepada Plt Kepala Distanbun Aceh Dr Azanuddin Kurnia saat menerima laporan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan Mualem meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat penanganan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani.
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak terutama kepada dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” kata Mualem melalui Nurlis, Kamis (3/9/2026).
Mualem juga meminta Distanbun memperkuat komunikasi dengan Kementerian Pertanian, terutama dalam mengawal berbagai program dan bantuan yang difasilitasi pemerintah pusat untuk Aceh.
“Pak Gubernur juga memberi arahan kepada Pak Azanuddin untuk memperkuat komunikasi dan hubungan yang baik dengan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi berbagai kegiatan pertanian di Aceh,” ujar Nurlis.
Dalam pertemuan tersebut, Azanuddin melaporkan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana. Hingga 1 September 2026, serapan anggaran telah mencapai sekitar 53 persen.
Azanuddin meyakini sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan penanganannya tahun ini, termasuk kegiatan pendukung.
“Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” kata Azanuddin.
Namun, masih terdapat sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat yang belum mendapatkan penanganan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kerusakan lahan membutuhkan penanganan lebih kompleks sebelum dapat kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.
Mualem meminta seluruh rencana yang telah disusun Distanbun untuk penanganan sawah rusak berat terus dilanjutkan. Pemerintah Aceh juga diminta segera mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN untuk mendukung percepatan penanganan.
Kepada Menteri Pertanian, Mualem meminta dilakukan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya penanganan per hektare. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Mualem meminta dukungan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan batas lahan. Hal itu dinilai penting karena batas lahan sawah yang rusak berat akibat bencana di sejumlah lokasi sudah tidak terlihat.
“Gubernur mengarahkan Plt Kadistanbun agar Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Mentan dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan,” kata Nurlis.
Alsintan Diminta Dimanfaatkan
Selain persoalan sawah rusak, Mualem juga meminta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada kabupaten/kota benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas petani.
Ia mengingatkan agar bantuan tersebut tidak sekadar tersimpan atau menjadi pajangan, tetapi digunakan untuk mempercepat pekerjaan pertanian dan mendukung ketahanan pangan Aceh.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” tegas Mualem.
Mualem juga meminta seluruh bantuan benih dan bibit yang saat ini sedang berproses, seperti padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, dan karet, dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Azanuddin menyebut Distanbun sebelumnya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani sawah rusak berat. Strategi tersebut antara lain memanfaatkan material lumpur sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek, menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan, mengolah material menjadi bahan baku bata ringan atau bata merah, serta melakukan rehabilitasi sawah agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana.
Untuk kegiatan yang ditangani langsung Kementerian Pertanian, Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar segera mempercepat proses tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Aceh berharap percepatan penanganan tersebut dapat memulihkan lahan pertanian, menjaga produktivitas petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Aceh pascabencana.[]
